HALBAR, TLM – Polimik yang berkembang di publik saat ini terkait wacana Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menuai beragam tanggapan dari elemen masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Kabupaten Halmahera Barat menyampaikan sikap tegas dan jelas dalam mendukung posisi Polri tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Halbar Ismail H. Buamona, menegaskan bahwa KNPI Halbar mendukung penuh Polri sebagai institusi negara yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sebagaimana diamanatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
“KNPI dengan tegas menyatakan dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Kami berharap polemik terkait Reformasi Polri ini dapat segera berakhir dan tidak menimbulkan kegaduhan yang berlarut-larut di tengah masyarakat,” ujar Ismail kepda Wartawan Jumat, (30/01/26).
Ismail juga menegaskan bahwa dukungan tersebut memiliki dasar konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Kami mendukung Polri sebagai institusi negara yang secara konstitusional berada langsung di bawah Presiden. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen menjaga stabilitas, keamanan, dan supremasi hukum,” tegas Ismail.
Selain itu dirinya juaga mengingatkan bahwa dukungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran atas penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, posisi strategis Polri justru menuntut akuntabilitas yang lebih kuat, transparansi, serta pengawasan publik yang ketat.
“Karena berada di bawah Presiden, Polri harus semakin profesional, netral, dan menjunjung tinggi penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kekuatan Polri tidak ditentukan oleh struktur kelembagaan semata, melainkan oleh integritas aparat dan keberanian dalam menegakkan hukum secara berkeadilan. Tanpa hal tersebut, legitimasi konstitusional Polri berpotensi kehilangan kepercayaan publik.
Lebih lanjut, Ismail menegaskan bahwa KNPI Halmahera Barat akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab.
“Kami mendukung Polri yang kuat, namun tetap kritis dalam mengingatkan ketika kewenangan berpotensi menyimpang dari nilai demokrasi dan keadilan,” pungkasnya. (red)
