Wakil Menteri PUPR RI John Wempi
Wetipo menyatakan anggaran untuk di Jalan Nasional Maluku Utara (Malut)
mencapai Rp800 miliar, baik untuk Balai Sungai Rp330 miliar dan Balai Cipta
Karya Rp100 miliar.
Dia mengatakan, anggaran di Maluku Utara,
khususnya di Balai Jalan Nasional mencapai Rp800 miliar, Balai Sungai Rp330
miliar, Balai Cipta Karya Rp100 miliar.
“Memang, anggaran yang dikucurkan di
wilayah Malut ada perbedaan karena ada Balai jalan nasional Maluku-Malut,
terutama untuk Balai wilayah sungai, Balai Cipta Karya, Satgas penyediaan
perumahan dan BP2JK, tetapi dalam kunjungan ini untuk memastikan lelang dini
yang telah dilakukan dan kinerja ke depan,” kata John Wempi di Ternate,
Rabu.
Namun, difokuskan pada musibah yang dialami
masyarakat Malut khususnya Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera
Utara dan Kecamatan Batang Dua Kota Ternate.
“Sehingga, PUPR akan turunkan tim teknis,
dengan harapan dikumpulkan data secepat agar bisa diselesaikan, sama dengan
dilakukan pada Sulawesi Utara,” ujarnya.
Dia berharap, dari semua balai bisa sinergi agar
bisa tuntaskan program pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur Malut.
Sementara itu, Kepala Balai Jalan Nasional Robi
Abipramono menyatakan, jalan di Malut kebanyakan dilakukan pemiliharaan rutin,
dan saat ini sudah mencapai 94 persen, yang belum dilakukan adalah jalan
Halmahera Tengah tanah yaitu Sagea-Patani sekitar 20 kilometer dan Weda-Sage
sekitar 15 kilometer, kemudia Morotai-Waibula sekitar 23 kilometer.
Sedangkan Kabupaten Pulau
Taliabu, Taliabu tidak ada jalan nasional, akan tetapi jika diusulkan dari
pemerintah daerah, agar bisa masuk dalam program berikutnya.
“Kalau Kabupaten Kepulauan Sula, jalan
nasionalnya sudah, tinggal Pulau Gebe Halmahera Tengah yang belum membaik,
kemungkinan program akan datang jadi prioritas,” katanya.
“Kalau jembatan di Kabupaten kebanyakan,
banyak yang ganti karena dulunya adalah jembatan daerah, tetapi kebanyakan di
Halmahera Timur dan Halmahera Tengah,” katanya.