HARIANHALMAHERA.COM–Upaya Komisi I DPRD Provinsi Malut bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mencari dalam rangka menyelamatkan 4.300 honorer di Pemprov seiring rencana penghapusan honorer pada 2023, belum membuahkan hasil.
Meski sudah mendatangi Kementrian PAN dan RB, untuk melakukan negosiasi penghapusan honorer, namun tetap saja tidak ada hasil.
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan, Pengadaan dan Penempatan Jabatan Aparatur BKD Malut, Fahri Fuad mengatakan, untuk saat ini Pemprov hanya bisa menunggu kebijakan pemerintah pusat.
“Nanti torang tunggu SK Pemerintah selajutnya. Prinsipnya aspirasi sudah disampaikan. Dan semua pemda mengalami hal yang sama,”jelasnya.
Disentil berapa jumlah honorer Malut yang diperjuangkan, Fuad belum bisa menyampaikan. Namun, pekan depan rencnanya ada rapat dengan Menpan RB Tjahjo Kumolo terkait formasi penerimaan CPNS dan PPPK.
“Kalau maslah usul jumlah formasi nanti. Rencana minggu depan baru rapat denga Menpan -RB untuk formasi 2022,” tandasnya.
Diketahui data yang dikantongi BKD, jumlah honorer di Pemprov untuk non guru sebanyak 1.700 orang, sedangkan untuk guru tercatat 2.600 orang.
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dengan BKD sebelumnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ribuan tenaga honorer adalah dengan mendorong menjadi tenaga kerja (naker) di perusahaan tambang yang ada di Malut. Namun, masalah yang mencuat tidak semua honorer memiliki skill.
Sumber: Harian Halmahera
